BARISBARU.COM,BATANG HARI, JAMBI — Dunia jurnalistik di Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dibuat gerah oleh sikap yang dinilai tertutup dari Kapolres Batang Hari terhadap kalangan wartawan.
Sejumlah awak media, baik lokal maupun nasional, mengeluhkan minimnya akses komunikasi dan informasi kepada jajaran kepolisian, khususnya dalam memperoleh konfirmasi langsung dari Kapolres Batang Hari terkait berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.
Permintaan wawancara, konfirmasi, maupun koordinasi yang diajukan wartawan disebut tidak jarang berakhir tanpa respons. Kondisi tersebut dinilai menjadi persoalan serius karena komunikasi antara aparat penegak hukum dan media merupakan bagian penting dalam memastikan informasi yang diterima masyarakat benar, akurat, berimbang, dan tidak menimbulkan kesimpangsiuran.
Keluhan mengenai sulitnya akses komunikasi tersebut kembali mencuat pada Jumat (17/7/2026). Sejumlah jurnalis menilai ruang komunikasi yang semestinya terbuka antara kepolisian dan insan pers justru terkesan tersumbat.
Padahal, dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan membutuhkan konfirmasi dari pihak yang berkompeten, terutama ketika sebuah informasi menyangkut penegakan hukum, keamanan, pelayanan masyarakat, maupun laporan dan pengaduan warga.
Seorang perwakilan organisasi media yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menyayangkan kondisi tersebut. Menurutnya, media bukan pihak yang harus dijauhkan dari kepolisian, melainkan salah satu mitra strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
“Kami menyayangkan sikap Kapolres yang terkesan kurang merespons koordinasi yang kami ajukan. Sebagai mitra dalam menjaga kamtibmas, keterbukaan komunikasi sangat penting,” ujarnya.
Ia menegaskan, komunikasi antara kepolisian dan pers bukan semata-mata persoalan hubungan antarlembaga. Lebih jauh, persoalan tersebut menyangkut kepentingan masyarakat yang berhak memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan berimbang.
Menurutnya, ketika akses konfirmasi kepada institusi kepolisian sulit diperoleh, wartawan juga menghadapi kendala dalam menjalankan kewajiban jurnalistik untuk melakukan verifikasi terhadap informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
“Wartawan membutuhkan konfirmasi agar pemberitaan tidak sepihak. Ketika akses komunikasi tertutup, yang dirugikan pada akhirnya bukan hanya media, tetapi juga masyarakat sebagai pembaca dan penerima informasi,” katanya.
Keluhan Masyarakat Ikut Disorot
Keluhan mengenai minimnya komunikasi tersebut juga dikaitkan dengan sejumlah persoalan pelayanan dan penanganan laporan masyarakat.
Sumber lainnya mengaku adanya kekecewaan di tengah masyarakat terhadap sejumlah laporan maupun pengaduan yang menurutnya belum memperoleh penjelasan secara terbuka.
“Masyarakat juga kecewa dengan kinerja Kapolres Batang Hari. Banyak laporan maupun aduan masyarakat yang diduga belum diselesaikan secara transparan,” katanya.
Pernyataan tersebut tentu perlu diklarifikasi kepada pihak kepolisian agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak. Sebab, setiap laporan masyarakat memiliki mekanisme penanganan dan tahapan hukum yang berbeda.
Namun demikian, keterbukaan mengenai perkembangan suatu perkara tetap menjadi hal penting, sepanjang tidak mengganggu proses penyelidikan maupun penyidikan.
Janji Sinergi dengan Wartawan Dipertanyakan
Sorotan lainnya datang dari seorang jurnalis yang mengingat kembali komitmen Kapolres Batang Hari saat acara pisah sambut atau serah terima jabatan di Gedung Laluan Polres Batang Hari.
Menurutnya, pada kesempatan tersebut Kapolres sempat menyampaikan komitmen untuk membangun sinergi dan komunikasi yang baik dengan insan pers.
“Pada saat sertijab di Gedung Laluan Polres, beliau pernah menyampaikan akan selalu bersinergi dengan rekan-rekan jurnalis,” ujarnya.
Namun, menurut jurnalis tersebut, komitmen itu dinilai belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah belum terealisasinya forum komunikasi rutin antara kepolisian dan wartawan, seperti coffee morning, yang sebelumnya diharapkan dapat menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas berbagai persoalan keamanan, penegakan hukum, serta perkembangan situasi kamtibmas di Kabupaten Batang Hari.
“Beliau menjabat sejak awal 2026. Saat itu ada harapan akan dilaksanakan coffee morning dan komunikasi yang lebih terbuka dengan para jurnalis. Namun sampai sekarang hal tersebut belum terealisasi. Bahkan untuk komunikasi melalui pesan singkat saja disebut tidak mendapatkan respons,” katanya.
Pers Butuh Akses, Bukan Perlakuan Istimewa
Keluhan tersebut pada dasarnya bukan tuntutan agar wartawan memperoleh perlakuan khusus dari kepolisian.
Pers hanya membutuhkan akses informasi dan ruang konfirmasi yang wajar untuk menjalankan fungsi jurnalistik.
Dalam pemberitaan yang berkaitan dengan kepolisian, konfirmasi dari pihak kepolisian menjadi sangat penting agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya bersumber dari satu pihak.
Karena itu, keterbukaan komunikasi antara Polres Batang Hari dan insan pers diharapkan tidak berhenti pada slogan sinergitas, tetapi diwujudkan melalui komunikasi yang konkret, terukur, dan mudah diakses.
Forum komunikasi rutin, penyampaian informasi secara terbuka, serta respons terhadap permintaan konfirmasi wartawan dinilai dapat menjadi langkah sederhana untuk membangun kembali kepercayaan antara kepolisian, media, dan masyarakat.
Terlebih, perkembangan berbagai persoalan hukum dan kamtibmas di Batang Hari menjadi perhatian publik. Dalam situasi tersebut, kehadiran kepolisian sebagai sumber informasi resmi sangat dibutuhkan untuk mencegah berkembangnya informasi yang tidak terverifikasi.
Publik tentu memiliki hak untuk mendapatkan informasi. Sementara wartawan memiliki kewajiban melakukan verifikasi sebelum sebuah informasi dipublikasikan.
Karena itu, komunikasi yang terbuka antara kepolisian dan media seharusnya dipandang sebagai bagian dari pelayanan informasi kepada masyarakat, bukan sebagai beban atau gangguan terhadap institusi.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh tanggapan resmi dari Kapolres Batang Hari terkait berbagai keluhan yang disampaikan sejumlah jurnalis tersebut.
Konfirmasi dan hak jawab dari Kapolres Batang Hari maupun pihak kepolisian tetap terbuka dan akan dimuat secara proporsional sesuai prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.