“Peraturan dan undang-undang tidak selalu sama dengan keadilan, ia bahkan bisa saja bertentangan dengan prinsip keadilan.” – Emha Ainun Nadjib
Kata – kata bijak dari Emha Ainun Nadjib alias Mbah Nun, menurut saya mungkin bisa dikaitkan dengan persoalan baru-baru ini menjadi buah bibir di Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi.
Persoalan RTRW secara simpelnya, pembagian batas wilayah Tanjab Barat – Tanjab Timur dianggap merugikan salah satu Kabupaten.
Dalam tulisan ini, saya tidak mempesoalkan RTRW itu, karena banyak atau sedikit keuntungan Daerah yang didapat dari DBH juga belum tentu berdampak kepada Kesejahteraan masyarakat.
Atau mungkin yang membuat gaduh ini hanya sebagian elit kekuasaan yang mengatas namakan masyarakat? Ya mungkin saja takut jadi kurang jatah? Gitu?
Coba kita lihat, kebijakan yang telah diambil sejauh ini hanya berkisar kepada pembangunan fisik (seperti jalan, lampu, bangunan), itupun masih banyak yang belum maksimal. Kalau tidak percaya, silahkan saja keliling di dunia nyata dan dunia maya, banyak buktinya.
Padahal, pembangunan fisik itu setiap tahun mudah saja dikerjakan, atau sering dikerjakan, walaupun “umurnya kurang panjang”. Tapi, apakah berdampak pada kesejahteraan? Hhmm Ya begitulah.
Belum lagi, anggaran yang di “habiskan” selain untuk pembangunan fisik. Tapi sayang kita tidak bisa cek itu, karena keterbukaan informasi publik yang kurang maksimal oleh Pemda (eksekutif dan legislatif).
Bayangkan saja kita bisa tahu, berapa uang yang dipakai untuk perjalanan dinas, rapat, study banding, dana hibah, agenda pokir, dan uang-uang dari APBD yang digunakan tapi tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat. Jika kita tahu itu, mungkin saja kita “kaget”.
Selain rutinitas bangun ini itu tiap tahun, dan “kesana-kesini” serta “bagi ini bagi itu”, adakah konsepsi pembangunan jangka panjang yang berdampak langsung pada masalah kesejahteraan masyarakat?
Tidakkah lebih bijak kita bertanya, untuk apa dan untuk siapa APBD kita gunakan? Sudahkah digunakan untuk benar-benar menyelesaikan persoalan?
Pertama persoalan kesehatan. Pernah kerumah sakit RSUD Kuala Tungkal? Pernah terasa seperti berada di pasar karena harus mengantri berobat dan terlalu lama menunggu pelayanan? Apa kebijakan dari pemda untuk ini?
Kedua persoalan sosial. Pernah melihat mereka yang terlantar, dan tidak mendapatkan perhatian bahkan makan, pernah lihat mereka yang hilang akal tapi tidak diperhatikan?
Ketiga persoalan pendidikan. Setiap tahun pelajar SMA atau Kejuruan selalu mengumumkan kelulusan siswa/inya. Sementara, apa perhatian atau kebijakan khusus bagi mereka yang berharap mendapatkan pekerjaan layak, dan ingin melanjutkan studinya atau menitih masa depannya?
Keempat persoalan ekonomi. Masyarakat kita secara makro bergantung kepada hasil alam, perkebunan dan perikanan. Sementara persoalan komoditas sampai saat ini sangat memprihatinkan. Bahkan mungkin ada yang menjual lahannya dan alat tangkap ikannya, itu demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dengan poin diatas, apakah kita masih turut ikut mempersoalkan perebutan lahan yang katanya untuk nambah-nambah APBD dari DBH?
Lagi pula, kalaupun sumur gas dibagi ke Kabupaten tetangga, itu tidak mengkhawatirkan, sebab masih anak bangsa yang punya. Hasilnya tetap akan di bagi ke Indonesia, dan Tanjab Barat ini Indonesia. Tinggal berjuang saja secara politik untuk menambah APBD dari DAK untuk program yang lebih spesifik.
Yang mesti dirisaukan itu lahan Tanjab Barat yang kalau sampai tidak diolah untuk kesejahteraan rakyat lagi, risaukanlah hasil laut kalau tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan rakyat.
Risaukanlah peredaran Napza yang merusak generasi kita, risaukanlah tidak ada pendidikan bagi generasi untuk tumbuh dengan jujur, risaukanlah bila ada tokoh bentukan pejabat tapi jadi penjilat.
Risaukanlah, kalau ada pejabat palsu yang “main mata” dengan mafia, kaya dari tanah kita, laut kita, dan jabatan yang diberi oleh rakyat kita. Tapi rakyat kita tetap dengan kondisi yang sama saja.
Entah ribut power rangers di dunia maya itu demi siapa? Hahaha.
Oleh : Ridho Kurniawan (Ketua Cabang PJS PMII Tanjab Barat)
