Barisbaru.com – Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjab Barat) tahun anggaran 2022, menilai terdapat banyak kekeliruan dari pihak tim penyusun LKPJ.
Kekeliruan itu disetujui oleh Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Pemerhati Jurnalis Siber (PJS) Tanjab Barat, Satria setelah mendapatkan data selebaran terkait LKPJ tahun 2022.
Dirinya menyayangkan terdapat banyak kesalahan yang harus dievaluasi oleh Bupati Tanjab Barat terhadap LKPJ tahun 2022. (Sabtu, 5/6/23).
“Banyak terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh tim penyusun (LKPJ) kurang teliti dan cermat, sehingga dokumen ini terkesan asal jadi dan kurang memenuhi kaidah penulisan dokumen yang benar,” ungkap Satria.
Dirinya juga merasakan masalah konsistensi dalam penyajian data yang tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan.
“Format penulisan yang sesuai perlu diterapkan, sehingga tidak menimbulkan kesalahan penemuan atau salah tafsir dari publik,” paparnya.
Pada sisi yang lebih esensial, Satria juga menilik LKPJ Bupati Tanjab Barat terkait beberapa sektor yang masih banyak ketimpangan dan belum tuntas dikerjakan.
“Terdapat beberapa ketimpangan dari LKPJ tahun 2022. Sektor Pertanian, sektor ekonomi pembangunan, Isu Lingkungan, dan Kesehatan, ini sangat timpang,” jelasnya.
“Terlihat jelas, banyak kesalahan dan timpang. Ini (penulis dan isi LKPJ) harus dievaluasi,” sambungnya.
Tidak hanya terkait penulisan, informasi dan data LKPJ yang terkesan asal-asalan, Ia juga ikut serta mempersoalkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak hadir tanpa alasan yang realistis.
“Diantara OPD yang tidak bisa hadir dengan alasan yang kurang realistis itu adalah Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, dan Dinas Perikanan,” tulisnya.
Menanggapi persoalan itu, salah satu tim Panitia Khusus (Pansus) Syufrayogi Syaiful serta anggota DPRD dari fraksi partai Golkar itu juga ikut mempersoalkan atas kinerja Bupati Tanjab Barat.
“Saya turut prihatin jika kinerja Bupati Tanjab Barat tidak seperti yang diharapkan,” ungkap Ketua Komisi 2 tersebut.
Selaku Dewan Muda yang dikenal kritis dan progresif itu berharap ini menjadi bahan evaluasi bagi Bupati Tanjab Barat, agar kualitas penyajian informasi, data, kerja pemerintah daerah dapat dipahami publik dan dirasakan manfaatnya.
“Diharapkan hal-hal tersebut tidak terjadi lagi pada rapat-rapat di DPRD selanjutnya, karena semuanya demi kepentingan rakyat dan daerah,” tutupnya.