Daerah  

Bupati Kembali Ikuti Rakor Inflasi, Februari Inflasi Turun Cukup Signifikan

Bupati Tanjung Jabung Barat, Drs. H. Anwar Sadat, M. Ag, kembali mengikuti Rapat Koordinasi Inflasi Daerah tahun 2023 yang dipimpin langsung oleh Kemendagri, Tito Karnavian. Rabu (08/02).

Kegiatan yang diikuti secara virtual dari Rumah Jabatan Bupati ini, turut dihadiri oleh Kapolres Tanjab Barat/mewakili, Dandim 0419/Tanjab/mewakili, Kasi Datun Kejari Tanjab Barat, Asisten, Kepala OPD terkait serta Instansi Vertikal terkait, Kabag Ekonomi, dan undangan lainnya.

Kemendagri, Tito Karnavian, dalam arahannya menyampaikan berdasarkan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistika (BPS) angka inflasi turun dengan signifikan.

“Alhamdulillah berkat kerja keras kita semua baik Pusat maupun Daerah di Bulan Februari BPS sudah merilis angka inflasi kita turun dari bulan Desember 5,51 % turun menjadi 5,28 % dan ini merupakan penurunan yang signifikan berkat kerjasama kita semua” ujarnya.

Tito Karnavian juga mengatakan bahwa pada rapat beberapa waktu lalu, Presiden menekankan terkait komoditas yang perlu diwaspadai terjadinya inflasi, diantaranya beras dan minyak goreng.

“Kami juga menyampaikan pada Bapak Presiden keluhan dari berbagai Kepala Daerah tentang tingginya harga angkutan udara sehingga pada hari ini kita undang dari Dirjen Perhubungan Udara untuk memberikan pandangan kepada kita” Tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Pusat Statistika (BPS) Margo Yuwono, bahwa inflasi pada tahun 2023 relatif lebih rendah dibandingkan inflasi Desember tahun 2022 dan Januari tahun sebelumnya.

“Tentu saja ini merupakan capaian kita bersama dan konsolidasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Kepala Daerah dalam mengendalikan inflasi di Bulan Januari 2023 ini sudah melihatkan hasilnya” ujarnya.

Ia juga mengatakan komoditas beras dalam beberapa bulan terakhir mengalami inflasi secara persisten dan saat ini beras merupakan penyumbang andil inflasi tertinggi yang disebabkan menurunnya produksi beras sepanjang Desember 2022 hingga Januari 2023 sehingga ini perlu sangat diwaspadai oleh semua Kepala Daerah” tambahnya.