BARISBARU.COM,BATANG HARI – Dugaan pengelolaan aset negara yang tidak transparan kembali mencuat di lingkungan pendidikan Kabupaten Batang Hari. Kali ini, sorotan mengarah ke SDN 140 Sungai Lais, Kecamatan Muara Bulian. Material bangunan sekolah yang dibongkar diduga diperjualbelikan tanpa melalui mekanisme resmi. Lebih memprihatinkan, perumahan guru di kompleks sekolah tersebut juga ikut dibongkar, meski menurut informasi yang dihimpun tidak mendapatkan bantuan rehabilitasi maupun pembangunan dari pemerintah.
Persoalan ini memunculkan sejumlah pertanyaan serius. Jika perumahan guru tersebut tidak masuk dalam program bantuan pembangunan atau rehabilitasi, atas dasar apa pembongkarannya dilakukan? Ke mana material hasil pembongkaran itu dibawa, dan siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaannya?
Informasi yang dihimpun menyebutkan, material bongkaran bangunan sekolah berupa kayu, atap seng, besi, kusen, serta sejumlah material lain yang masih memiliki nilai ekonomis diduga telah diperjualbelikan. Namun, mekanisme penjualan, nilai transaksi, hingga ke mana hasil penjualannya disetorkan masih menjadi tanda tanya.
Dugaan tersebut semakin menarik perhatian setelah mencuat informasi bahwa Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Kabid Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari telah memanggil Kepala Sekolah SDN 140 Sungai Lais untuk dimintai klarifikasi.
Namun, berdasarkan informasi yang diterima, Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak menghadiri panggilan tersebut tanpa keterangan yang jelas.
Upaya konfirmasi awak media Kabarkilas.com juga belum membuahkan hasil. Kepala Sekolah maupun Bendahara SDN 140 Sungai Lais belum memberikan tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan melalui pesan WhatsApp.
Sikap bungkam tersebut tentu belum dapat dimaknai sebagai bukti adanya pelanggaran. Namun, dalam persoalan yang menyangkut pengelolaan aset milik daerah, keterbukaan dan penjelasan dari pihak sekolah menjadi hal penting untuk menghindari spekulasi publik.
Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah beserta perubahannya, pengelolaan, pemindahtanganan, dan penghapusan aset daerah harus dilaksanakan melalui prosedur yang sah, termasuk penilaian dan mekanisme penjualan sesuai ketentuan. Hasil penjualan aset daerah juga wajib dipertanggungjawabkan dan disetorkan sesuai aturan yang berlaku.
Apabila benar material bongkaran yang masih menjadi bagian dari aset daerah diperjualbelikan tanpa prosedur dan pertanggungjawaban yang sah, persoalan ini patut ditelusuri lebih jauh. Bahkan, jika ditemukan unsur penyalahgunaan kewenangan atau kerugian keuangan negara, aparat penegak hukum dapat melakukan pendalaman sesuai ketentuan hukum.
Masyarakat mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari tidak berhenti pada pemanggilan Kepala Sekolah. Inspektorat juga diminta turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses pembongkaran, status aset, pencatatan material, hingga aliran hasil penjualannya.
Ada beberapa hal yang perlu dijawab secara terbuka: siapa yang memerintahkan pembongkaran perumahan guru, apakah material bongkaran telah diinventarisasi, apakah ada dokumen penghapusan aset, siapa yang melakukan penjualan, dan ke mana uang hasil penjualan tersebut disetorkan?
Jangan sampai aset yang seharusnya menjadi milik daerah justru berpindah tangan tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
Kini publik menunggu ketegasan Dinas Pendidikan, Inspektorat, dan pihak terkait untuk membuka persoalan ini secara transparan. Sebab, pengelolaan aset pendidikan bukan urusan pribadi, melainkan amanah publik yang wajib dipertanggungjawabkan.(Redaksi Jambi)
