JAMBI — Ratusan anggota GRIB DPD Jambi menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Jambi, Kamis (13/8/2026). Di tengah gegap gempita menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, massa justru membawa pertanyaan yang jauh lebih getir: benarkah masyarakat Jambi telah merasakan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari?
Aksi tersebut menjadi ruang bagi massa untuk menyampaikan kritik keras terhadap arah pemerintahan Provinsi Jambi di bawah kepemimpinan Gubernur Jambi, Al Haris.
Bagi massa, kemerdekaan bukan sekadar upacara, bendera, dan slogan yang kembali ramai setiap bulan Agustus. Mereka menyoroti persoalan ketimpangan, kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat, serta dugaan kuatnya pengaruh kepentingan korporasi dan kelompok berkekuatan ekonomi dalam pengelolaan pemerintahan.
“Jambi belum merdeka dari kapitalisme, oligarki, dan korporasi yang semakin merajalela,” ujar Koordinator Lapangan, Adiansyah, dalam orasinya.
Ia juga mempertanyakan sikap pemerintah serta aparat penegak hukum terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.
“Kalau memang ada dugaan pelanggaran, jangan biarkan menjadi ruang gelap. Periksa secara terbuka dan proses siapa pun yang terbukti terlibat,” tegasnya.
Kritik Pembangunan: Jangan Cuma Jadi Etalase Kekuasaan
GRIB Jambi turut menyoroti pembangunan selama masa pemerintahan Al Haris. Massa menilai keberhasilan pemerintah tidak semestinya hanya dihitung dari panjangnya daftar proyek atau megahnya bangunan yang berdiri.
Menurut mereka, pembangunan harus diukur dari manfaat nyata bagi masyarakat, kualitas pekerjaan, transparansi penggunaan anggaran, serta pertanggungjawaban apabila ditemukan persoalan.
“Jangan jadikan pembangunan sebagai etalase kekuasaan. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat. Kalau proyek bermasalah, bongkar persoalannya. Kalau ada indikasi penyimpangan, periksa secara transparan,” kata Adiansyah.
Pernyataan tersebut menjadi sindiran keras terhadap pola pemerintahan yang, menurut massa, berpotensi lebih sibuk memamerkan hasil pembangunan daripada menjawab pertanyaan publik mengenai anggaran dan kualitasnya.
“Kursi Kekuasaan Bukan Benteng Kekebalan”
Massa juga mengingatkan bahwa kekuasaan tidak semestinya berubah menjadi alat untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu.
GRIB Jambi mendesak pemerintah daerah memastikan kepentingan masyarakat tidak dikalahkan oleh kepentingan korporasi maupun kelompok yang memiliki pengaruh besar.
Dalam orasinya, massa bahkan melontarkan penilaian politik yang sangat keras terhadap kepemimpinan Al Haris dan menyebutnya sebagai salah satu kepemimpinan yang paling mengecewakan dalam sejarah pemerintahan Provinsi Jambi.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian dan kritik politik dari massa aksi, bukan kesimpulan hukum atau fakta yang telah diputuskan oleh lembaga berwenang.
Jika Merasa Benar, Buka Data
Di tengah berbagai tudingan yang disampaikan, GRIB Jambi menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bentuk kontrol sosial.
Massa meminta pemerintah membuka data, menjelaskan kebijakan, serta memberikan ruang bagi publik untuk menguji apakah berbagai program dan proyek pemerintah benar-benar berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Kalau pemerintah merasa benar, buka data. Buka kebijakan. Buktikan kepada rakyat,” menjadi pesan yang digaungkan massa.
Dengan kata lain, menurut massa, rakyat tidak membutuhkan pidato yang indah jika pertanyaan mereka masih dibiarkan menggantung.
Aksi Jilid II Disiapkan
GRIB Jambi juga menyatakan aksi tersebut bukanlah akhir dari gerakan. Massa mengancam akan kembali menggelar aksi jilid kedua dengan jumlah peserta yang lebih besar apabila aspirasi mereka tidak mendapatkan respons.
“Kami akan kembali turun aksi dalam jilid kedua dengan massa berkali-kali lipat. Ini aspirasi masyarakat Jambi. Kalau suara rakyat terus diabaikan, kami akan kembali datang dengan kekuatan yang lebih besar,” ujar Adiansyah.
Massa menegaskan, kemerdekaan tidak boleh berhenti sebagai slogan setiap bulan Agustus.
Bagi mereka, pemerintahan harus berpihak kepada rakyat, anggaran harus transparan, pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan, dan hukum harus berlaku tanpa pandang bulu.
Sebab, sindiran paling sederhana dari aksi tersebut mungkin justru yang paling sulit dijawab oleh penguasa:
“Apa gunanya gedung pemerintahan berdiri megah, jika suara rakyat masih harus berteriak di depan pintunya agar didengar?”
Catatan redaksi: Berbagai tudingan mengenai oligarki, korporasi, penyimpangan, maupun dugaan pelanggaran dalam rilisan ini merupakan pernyataan dan penilaian massa aksi. Hal tersebut tidak diposisikan sebagai fakta hukum dan tetap memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan serta mekanisme hukum yang transparan.