Caleg di Tanjabbarat Masiv Jalankan Serangan Fajar Ke Masyarakat

BARISBARU.COM – Kurang dari satu minggu lagi Pemilu 2024 akan digelar. Calon anggota legislatif atau caleg menyiapkan ”amunisi” untuk meraup suara, isu politik uang atau beli suara masyarakat, tengah ramai menjadi perbincangan masyarakat.

Potensi kecurangan dan politik uang dalam pemilu bisa dikontribusikan oleh perilaku kompetisi yang pragmatis, di tengah suasana kompetisi yang kompetitif apalagi dalam pemilu serentak ini.

Semakin banyaknya partai dalam pemilu kali ini membuat kompetisi makin sengit, belum lagi calon harus berkompetisi di internal dan eksternal sehingga membuat mereka menempuh “perilaku yang penting menang, apapun caranya, karena memang kompetisinya sangat sengit.”

Contohnya di Kabupaten Tanjababarat, Kecamatan Tungkal Ilir, beberapa penulusuran di tengah masyarakat, kebanyakan mereka telah dijanjikan oleh peserta pemilu untuk diberikan serangan fajar.

Bahkan mayoritas warga telah di masukan ke daftar nama dengan dimintai data dan ktpnya untuk ajakan memilih salah satu caleg yang sudah diiming-imingi memberikan seragan fajar.

“Iya kami sudah pernah didatangi beberapa tim sukses para caleg, ada macam-macam ajakan dan janji-janji ke kami untuk diberikan duit serangan fajar dari yang sebesar Rp. 100.000 – 200.000 ” kata warga Kuala Tungkal yang tidak mau disebutkan namanya.

Tak sampai disitu, kata warga berinisial AN ini, kami juga disuruh untuk mengumpulkan data warga yang lain untuk diberikan kepada caleg yang akan mengikuti pemilu ini.

Begitu juga informasi dari masyarakat lainnya, mereka pernah didatangi oleh tim sukses para caleg untuk didata namanya untuk memberikan dukungan, ujungnya akan diberikan duit serangan fajar.

“Tak sedikit juga masyarakat yang mengambil kesempatan untuk menanti serangan fajar yang sudah dijanjikan oleh para caleg.”

Padahal jika praktik itu terus menerus dilakukan, generasi ke depan akan memandang lumrah pemberian uang atau barang sebagai cara mencari suara, padahal melanggar pidana. Politik uang di Indonesia disebut dengan “Serangan Fajar”. Para kandidat atau tim sukses yang melakukan politik uang diancam hukuman pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

“Dalam undang-undang tersebut pasal 524 ayat 1, 2, 3 bahwa sangsi pidana diberikan pada setiap orang, peserta, pelaksana, maupun tim kampanye yang memberikan uang atau memberi materi lain sebagai imbalan pada pemilih yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung.”

Lantas sangsi apa lagi yang dilayangkan pada pelanggar undang-undang ini? Adapun sangsi pidana lainnya yaitu berupa denda, diantaranya:
1. Masa kampanye, apabila para pelanggaran dilakukan pada masa kampanye, sangsinya berupa hukuman penjara maksimal 2 tahun dan denda Rp 24 juta

2. Masa tenang, hukuman pidananya maksimal 4 tahun dan denda Rp 48 juta

3. Hari pemungutan suara dengan sangsi pidana penjara 3 tahun dan denda Rp 36 juta.

Tidak hanya hukuman pidana dan denda saja, pihak-pihak yang melanggar aturan juga akan dilakukan diskualifikasi, yang tertuang dalam pasal 284, 285 dan 286.”(RY)